Pao An Tui, Milisi Aseng Antek Penjajah Dan Musuh Pejuang Kemerdekaan Indonesia

By 06/01/2017 Berita No Comments

 

Membongkar Kebiadaban Milisi Pao An Tui, Antek Penjajah Belanda Dan Musuh Pejuang Kemerdekaan Indonesia

Di era Perang Kemerdekaan Indonesia, organisasi sosial budaya yang memayungi semua perkumpulan orang-orang Cina di Indonesia: Chung Hua Tsung Hui (CHTH) mengadakan konferensi selama tiga hari, dari 24-26 Agustus 1947 di Gedung Sing Ming Hui, di jalan Molenvliet West 188, Batavia yang sekarang dikenal dengan Jalan Gajah Mada.

Dari konferensi ini dihasilkan beberapa keputusan diantaranya agar orang Cina membentuk satuan keamanan sendiri yang mereka sebut Pao An Tui.

Pembentukan organisasi ini juga memperoleh izin dari Letnan Jendral S.H. Spoor dengan dikeluarkannya Keputusan Peraturan Penguasa Militer No.516 tertanggal 6 September 1947 yang pada pokoknya adalah memberikan izin kepada kelompok etnis Cina untuk membentuk satuan keamanan yang disebut Pao An Tui.

Selain itu, memperbolehkan Komite Pusat Pao An Tui di Jakarta untuk mengadakan dinas-dinas keamanan dan penjagaan dengan memanfaatkan komite pendukung Pao An Tui yang ada di daerah-daerah.

Orang Cina datang ke Indonesia sejak berabad-abad yang lalu. Mereka datang dalam beberapa gelombang, terdiri dari berbagai macam suku bangsa dari dua provinsi: Fukien (Hokkian) dan Kwangtung (Kanton) di Cina Selatan.

Dari provinsi Fukien datang orang-orang Hokkian, Hokcia, Hinghua, dan dari provinsi Kwangtung berdatangan orang-orang Hakka (Khek; leluhur Ahok), Kangfu (Kanton) dan Tiociu.

Masing-masing daerah logatnya berbeda-beda. Namun, mereka memiliki satu kesamaan tujuan datang ke Indonesia, yakni pergi dari tanah leluhurnya untuk mencari nafkah dan kehidupan yang lebih baik di tempat lain, jadi dengan kata lain faktor ekonomi atau hartalah tujuan mereka.

Orang-orang Hakka (Khek) yang juga merupakan leluhur dari Ahok banyak mendiami pulau Borneo (Kalimantan), Bangka-Belitung, dan pulau-pulau lain di Sumatera, sedangkan orang-orang Hokkian banyak tersebar di pulau Jawa.

Orang-orang Cina sebagian besar berprofesi sebagai pedagang perantara. Mereka diberi wewenang oleh pemerintah kolonial Belanda untuk mengumpulkan pajak, mengusahakan pegadaian, memonopoli garam, dan perdagangan candu (Narkoba).

Dari posisi kunci ini, lama kelamaan mereka memperluas dan mengembangkan jaringan bisnisnya, seperti peminjaman uang, perdagangan besar-besaran, dan pembelian bahan pokok untuk ekspor. Kedudukan ini menempatkan mereka sebagai perantara ekonomi antara pemerintah kolonial Belanda dan penduduk pribumi.

Menurut sensus tahun 1930, karena orang-orang Cina rata-rata telah hidup makmur di Indonesia lebih daripada kaum pribumi dan mereka menikmatinya, maka mereka berharap penjajahan Belanda di Indonesia berlangsung lama.

Dalam bidang ekonomi, saat itu usaha perdagangan orang Cina sudah meliputi kota-kota di daerah Jawa dan luar Jawa.

Dalam bidang politik, orang-orang Cina terpolarisasi menjadi tiga aliran besar, yaitu:

1. Sinpo. Kelompok Sinpo menginginkan agar orang Cina di Hindia Belanda tetap mempertahankan identitas kebangsaan dan kebudayaannya serta menjadikan negeri Cina sebagai pelindung mereka yang jauh dari tanah kelahirannya. Tokoh-tokoh kelompok ini antara lain Tjou Bou San dan Ang Jan Goan. Sin Po ini terkonsentrasi di daerah Batavia (sekarang Jakarta)

2. Chung Hhua Hui (CHH). Kelompok CHH juga menginginkan agar orang Cina tidak meninggalkan identitas mereka. Berbeda dengan kelompok Sin Po, kelompok CHH menjadikan pemerintah Belanda sebagai pelindung sebab mereka tinggal di Hindia Belanda.

Meskipun demikian, mereka masih tetap menjalin hubungaan dengan tanah leluhurnya. Kelompok CHH sebagian besar terdiri dari kaum intelektual yang mendapat pendidikan Barat atau yang sempat meneruskan pendidikannya ke Belanda. Kelompok ini mempunyai basis di Semarang, dengan tokohnya antara lain H.H Kan dan Phoa Liong Gie.

3. PTI. Kelompok PTI mempunyai banyak pendukung di daerah Surabaya. Tidak berbeda jauh dengan kedua kelompok yang disebutkan sebelumnya, PTI juga tetap ingin mempertahankan identitas mereka, tetapi secara politik mereka ingin terasimilasi ke dalam penduduk pribumi.

Para anggota PTI umumnya berasal dari kalangan menengah dan tidak mampi, tetapi ada juga diantara anggotanya yang tergolong hartawan.

Pada zaman penjajahan Jepang, pemerintah Jepang membentuk Hua Chiao Tsung Hui (HCTH) atau federasi orang-orang Cina perantauan dan tetap membiarkan kelompok Hong Po untuk tetap berdiri. Hong Po adalah nama sebuah surat kabar milik orang Cina yang pro terhadap pemerintah Jepang yang dipimpin oleh Loei Tiang Tjoei.

Organisasi HCTH, atau disebut pula Kakyo Shokai, bertanggung jawab terhadap penguasa militer Jepang. Organisasi ini mengumpulkan berlian, penjualan surat undian (loterij atau perjudian), memberikan izin kepada pedagang, dll.

Saat itu kehidupan warga pribumi di Jakarta sangat kesulitan karena pemerintah Jepang melakukan pembatasan untuk memiliki keras. Disamping itu, adanya pengerahan tenaga untuk melakukan kerja paksa (romusha) membuat kehidupan warga pribumi umumnya sangat melarat.

Namun, di tengah kemelaratan warga pribumi, kehidupan orang Cina jauh lebih makmur sebagaimana dituturkan oleh H. Zulkifli Lubis:

“… Kalau kelihatannya orang Cina itu sungguh pun endak kalau mau dibilangkan terang lebih baik dari penduduk kota lainnya, karena sektor ekonomi masih dia pegang, cuma kelihatannya mereka ada juga dalam keadaan suka takut Jepang endak sepenuhnya juga kasih hati pada Cina.”

Di jaman penjajahan Jepang, toko-toko yang menjual kebutuhan pokok masih dimiliki oleh orang Cina sehingga ketergantungan penduduk dalam kota kepada mereka sangat besar. Orang Cina mempunyai rasa kesetiakawanan yang sangat tinggi diantara mereka.

Apabila terjadi pemeriksaan barang di salah satu toko Cina maka dalam waktu singkat kejadian itu akan diketahui oleh yang lain sehingga mereka dapat mempersiapkan diri untuk pemeriksaan tersebut.

PEDAGANG CINA JUGA SERING MENIMBUN BARANG UNTUK DIJUAL JIKA HARGA SUDAH TINGGI. Sebagaimana yang diceritakan oleh B.R. Motik dalam biografinya:

“Pada suatu sore di hari Jum’at, ketika aku tidur-tiduran karena tak ada kerja, mengajar tidak, bekerja pun tidak, antara sadar dan tidak aku mendengar ribut-ribut.

Aku sengaja bangun setelah sadar benar, rupanya suara hingar-bingar itu berasal dari teriakan orang-orang yang sedang antri berebut untuk membeli beras di sebuah warung Cina, dekat rumahku. Warung itu sudah tutup sejak seminggu yang lalu. Warung itu tidak mau buka pada awal mulanya karena menahan barang-barangnya dalam beberapa waktu dengan tujuan harga barangnya kelak akan dijual harga yang tinggi.

Kalau sejak semula warung itu dibuka, tentu tidak akan terjadi peristiwa sedih seperti ini. Hanya karena spekulasi untuk mendapatkan harga beras yang lebih tinggi, kepentingan orang banyak dikorbankan…”

Orang Cina datang ke Indonesia tujuan utamanya untuk memperbaiki taraf hidup. Oleh karena itu, keadaan yang aman dan tenteram sangat mereka dambakan agar mereka dapat mencari harta sepuasnya. Bagi mereka, kehidupan politik tidak begitu menarik perhatian; bila mereka memikirkan politik, ini hanya menyita waktu sehingga perdagangan mereka dapat terbengkalai.

Meskipun demikian, ada juga dari mereka yang terjun dalam bidang politik dan menjadi anggota Sin Po, CHH (Chung Hua Hui), atau PTI (Partai Tionghoa Indonesia).

Orang-orang yang tergabung dalam kelompok Sin Po dan CHH TIDAK MENARUH SIMPATI TERHADAP PERJUANGAN KEMERDEKAAN BANGSA INDONESIA! Bahkan mereka berharap Indonesia terus dijajah oleh Belanda, dan kalau Indonesia sampai merdeka berarti bahaya bagi kedudukan mereka. Khoe Woen Sioe, salah seorang tokoh Sin Po, berkata:

“Kita tidak bisa bilang dalam beberapa tahun proses ini bisa berhasil, bisa jadi 30 tahun, bisa jadi juga 50 tahun, tapi proses semacam ini… Adalah… Bahaya bagi kedudukan golongan Tionghoa”

Hal senada juga disampaikan ketua CHH, H.H. Kan (Kan Hok Hoei):

“… Habisnya pemerintahan orang Belanda disini berarti dunia kiamat, tetapi buat peranakan yang kebanyakan tidak begitu, tidak usah berarti begitu. Kepentingannya peranakan yang kebanyakan bisa sekali dibikin akur dengan Pemerintahan sendiri dari orang Indonesia.”

Sumber buku: PAO AN TUI 1947-1949, TENTARA CINA JAKARTA. Penulis: Sulardi. Penerbit Komunitas Bambu (Masup Jakarta)

*Selengkapnya silahkan baca buku tersebut.

Leave a Reply